Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Setya Novanto, Sudirman Said Siap Hadapi Semua Konsekuensi

Kompas.com - 20/11/2015, 14:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan siap menghadapi semua konsekuensi setelah melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Novanto dilaporkan atas dugaan mencatut nama Presiden-Wakil Presiden RI untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

Sudirman mengungkapkan, saat melaporkan Novanto ke MKD, dia sudah menyadari konsekuensi yang akan dihadapi. Ia mengaku siap jika nantinya MKD memintanya hadir untuk memberikan penjelasan.

"Tugas saya sudah saya tunaikan, mudah-mudahan MKD bekerja sebaik-baiknya. Saya siap dengan semua prosesnya," kata Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Sudirman juga mengaku siap menghadapi jika nantinya ada pihak yang melaporkan dirinya ke Polri dengan tuduhan mencemarkan nama baik Novanto. (Baca: KPK Nilai Setya Novanto Berperilaku Koruptif jika Benar Minta Saham Freeport)

"Tugas saya menyampaikan hal-hal menyimpang dan itu sudah saya kerjakan. Semua konsekuensi apa pun sebagai warga negara yang dewasa pasti mesti dihadapi," katanya.

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali. (Baca: Dipertanyakan, Alasan Jokowi Tak Mau Lapor Kasus Pencatutan Nama ke Polisi)

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. (Baca: Desmond: Kalau Pemeriksaan Setya Novanto Diam-diam, Lebih Baik MKD Bubar Saja )

Sementara itu, setelah mengungkap fakta pencatutan nama, Sudirman Said mendapat kecaman dari segelintir politisi DPR.

Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menuding Sudirmanlah yang sebenarnya ingin kontrak Freeport diperpanjang. (Baca: Fahri Tuding Sudirman Said yang Ingin Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mendukung langkah Sudirman untuk melaporkan persoalan ini ke MKD. Jika hal tersebut tidak dilaporkan, Sudirman akan menjadi pihak yang terpojok.

"Karena itulah, daripada salah, ya harus dijelaskan," kata Kalla seperti dikutip dari Kompas, Kamis (19/11/2015).

Menurut Kalla, sebelum membawa masalah ini ke MKD, Sudirman mengatakan kepadanya bahwa ia sudah melapor kepada Presiden. Presiden juga mengatakan menghormati proses yang tengah berlangsung di MKD terkait dengan laporan Sudirman.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com