Terima Suap dari OC Kaligis, Ketua PTUN Medan Dituntut 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Tripeni Irianto Putro, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia dianggap terbukti menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan ke PTUN Medan.

"Menuntut, memutuskan menyatakan terdakwa Tripeni Irianto Putro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama," ujar jaksa Mochammad Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Selain itu, Tripeni juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa menganggap tidak ada hal yang memberatkan dalam mempertimbangkan tuntutan untuk Tripeni.

"Hal yang memberatkan tidak ada," kata jaksa.

Sementara itu, hal yang meringankan ialah Tripeni telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator berdasarkan ketetapan pimpinan KPK. (Baca: Ketua PTUN Medan Menyandang Status "Justice Collaborator" dari KPK)

Selain itu, Tripeni juga dianggap sopan dalam persidangan dan punya tanggungan keluarga.

Tripeni didakwa menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis sebesar 5.000 dollar Singapura dan 15.000 dollar AS.

Sejumlah uang tersebut dimaksudkan agar gugatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumut dengan Kaligis sebagai kuasa hukum dikabulkan. (Baca: Pengacara OC Kaligis Tanggapi Status "Justice Collaborator" Ketua PTUN Medan)

Gugatan itu terkait dengan pengujian wewenang kejaksaan tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus dana bantuan sosial, bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), serta terkait penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara.

Pada musyawarah majelis hakim, Tripeni meminta anggota majelis, yaitu hakim Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Kaligis. (Baca: OC Kaligis Dituntut 10 Tahun Penjara)

Putusan atas gugatan Pemprov Sumut dibacakan pada 7 Juli 2015. (Baca: Dituntut 10 Tahun, OC Kaligis Anggap KPK Dengki)

"Menyatakan keputusan termohon (Kejaksaan Tinggi) perihal permohonan keterangan kepada bendahara umum daerah adalah penyalahgunaan wewenang," kata hakim Tripeni dalam putusan, seperti dikutip dalam dakwaan.

Karena dianggap bekerja sama dengan KPK, Tripeni Irianto Putro ditetapkan menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam kasus ini.

Penetapan tersebut diteken oleh pimpinan KPK pada 23 September 2015.