Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Mengaku Usul ke Jokowi agar KIH Jadi Partai-partai Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 13/11/2015, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan dirinya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Zulkifli menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya.

Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli.

Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Jokowi yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah. (baca: Wapres Nyatakan KIH Tak Berganti Nama)

Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.

Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.

Terlebih lagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.

Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.

Presiden dan pimpinan parpol pendukung pemerintah pada Kamis (12/11/2015) malam, melakukan pertemuan di Istana.

Hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan elite parpol lain.

Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal. Salah satunya disepakati koalisi diubah namanya menjadi partai-partai pendukung pemerintah. (baca: Pimpinan KIH Temui Jokowi di Istana, Bahas Konstelasi Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com