Calon Hakim "Ad Hoc" Tipikor Belum Memadai, Pansel Diminta Tak Paksakan Memilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Peradilan menilai 58 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang mengikuti seleksi hari ini belum ada yang kompetensinya cukup memadai.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan tim pansel.

ICW meminta agar tim pansel tak memaksakan memilih hakim jika memang tidak mumpuni.

"Kemarin kami diskusi sama pansel. Pada dasarnya tak bisa memaksakan harus ada calon. Kami sepakat soal kualitas," ujar Aradila saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2015).

Aradila menambahkan, kalau pun nantinya tim pansel tetap memilih beberapa calon, pihaknya akan meminta indikator penilaian agar dibuka ke publik.

"Kami mau lihat apa indikatornya yang menentukan terpilih atau tidak," kata dia.

Koalisi mencatat sejumlah catatan penting dari hasil pantauan seleksi. Di antaranya adalah dilontarkannya daftar pertanyaan yang berulang oleh pansel kepada para peserta dalam proses wawancara.

Hal tersebut, menurut Aradila, membuat para peserta akhirnya mengetahui pertanyaan yang akan ditanyakan dari peserta yang sudah menjalani proses.

Ia menambahkan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang digulirkan, pansel juga hanya berfokus kepada kompetensi calon tanpa menggali lebih jauh soal integritas dan independensi.

Meski begitu, Aradila mengatakan bahwa tim pansel cukup kooperatif dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk memantau proses seleksi.

Malam ini, menurut Aradila, tim pansel tengah melangsungkan rapat untuk membahas penilaian dan mengumumkan hasil.

"Kabarnya besok (hasilnya). Tapi belum fix juga," kata dia.

Proses seleksi hari ini dilaksanakan di Badan Diklat MA, Megamendung, Bogor dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Sebanyak 58 calon hakim dibagi ke dalam lima kelas berbeda dengan masing-masing kelas diisi dua orang pansel. 

Proses wawancara tersebut merupakan permintaan koalisi pemantau peradilan kepada pansel.

Selain ICW, anggota koalisi lainnya adalah Indonesian Legal Roundtable (ILR), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).