MUI Minta Aparat Keamanan Peka dalam Menyikapi Penolakan Pembangunan Masjid di Manokwari

"Kami meminta kepada penegak hukum khususnya Kepolisian Negara RI untuk senantiasa peka dan cermat menganalisis keamanan sehingga tercipta kerukunan antarumat beragama," kata Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf dalam jumpa pers di Kantor MUI Jakarta, Minggu (1/11/2015).

MUI juga meminta kepada pimpinan organisasi masyarakat Islam se-Indonesia untuk intensif dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait masalah ini.

Kepada umat Islam, MUI mengimbau agar senantiasi menjaga kerukunan, toleransi, serta kesatuan bangsa di bawah NKRI.

"Menyerukan umat Islam di seluruh Tanah Air agar lebih santun serta menonjolkan kesejukan dan ketenangan, namun tetap waspada serta swiaga, tidak main hakim sendiri dalam menghadapi kasus-kasus yang menodai kerukunan antarumat beragama," papar Yusnar.

Di samping itu, MUI mengimbau seluruh umat Islam untuk berpegang teguh kepada ajaran agama serta mengedepankan sikap yang adil dan moderat.

MUI juga menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mentaati undang-undang dan peraturan yang menjamin kerukunan antarumat beragama.

"Meminta kepada seluruh umat beragama untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi serta senantiasi taat kepada peraturan perundang-undangan," tambah Yusnar.

Sebelumnya, sejumlah warga dari berbagai denominasi Gereja Kristen Injili di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati.

Mereka menolak rencana pemberian izin pembangunan masjid di Kompleks Anday, Distrik Manokwari Selatan. Dalam unjuk rasa tersebut sempat terjadi ketegangan antara para pengunjuk rasa dan Bupati Manokwari, Bastian Salabai.

Pendemo menilai bupati lambat dalam mengeluarkan surat penolakan pembangunan masjid yang dibangun di wilayah pertama masuknya pekabaran Injil di Tanah Papua itu.

Pada akhirnya, bupati memutuskan untuk menghentikan pembangunan masjid dan berjanji untuk segera mengomunikasikan hal ini bersama umat Muslim di Manokwari.

Para pendemo tersebut menilai bahwa pendirian masjid di kawasan Andai belum memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan berpotensi mencederai kerukunan umat beragama di Manokwari. Sebab lokasi yang akan dibangun masjid adalah tempat kali pertama agama Kristen masuk ke Papua.