PDI-P: Pemerintah Harus Hentikan Politik Anggaran yang Plin Plan

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini tengah mengalami kesulitan. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kepastian, terutama kepada pelaku usaha bahwa pemerintah serius memperbaiki keadaan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni dengan mewujudkan janji kampanye.

"Pemerintah harus bisa beri sinyal bahwa mereka konsisten dan kredibel. Konsistensi terhadap perwujudan Nawacita harus sejalan dengan penyusunan dan realisasi anggaran lima tahun ke depan," kata Hendrawan saat diskusi bertajuk 'Catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

"Politik plin plan dalam anggaran pun harus diperbaiki," lanjut dia.

Ia menambahkan, APBN 2016 yang baru diketok palu, Jumat (30/10/2015) kemarin, merupakan APBN murni pertama yang dibuat pemerintah. (Baca: DPR Sahkan APBN 2016 )

Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat merealisasikan pembangunan dengan mempertimbangkan postur APBN yang ada.

"Kalau sampai menerapkan kebijakan ekonomi dan politik plin plan, maka akan berpengaruh terhadap pasar," ujarnya. (Baca: Gerindra Akhirnya Setujui APBN 2016)