Fahri Hamzah: Penolakan PMN Jadi Teguran untuk Menteri BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa pengesahan Rancangan APBN 2016 menjadi alot karena kerasnya perdebatan mengenai postur anggaran penyertaan modal negara (PMN).

Fahri menilai penolakan DPR RI pada postur PMN menjadi teguran untuk Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, penolakan terhadap PMN terjadi karena Rini dianggap tidak transparan terkait postur anggaran lebih dari Rp 30 triliun yang diusulkannya.

Seluruh fraksi di DPR sependapat bahwa alokasi anggaran PMN tidak tepat karena membebani APBN dan rawan diselewengkan.

"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang kurang transparan terkait PMN," kata Fahri, Jumat (30/10/2015) malam, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi PKS itu melanjutkan, Rini seharusnya mengelola BUMN dengan baik dan mengoptimalkan pendapatan negara. Ia mengaku kecewa dengan masuknya postur anggaran PMN yang justru membebani APBN.

"Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan memasukkan PMN yang ditolak DPR," ucap Fahri.

RUU tentang APBN 2016 akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang setelah postur anggaran PMN ditarik keluar. (Baca: DPR Sahkan APBN 2016)

Pembahasan PMN akan dilakukan dalam APBN Perubahan 2016 yang akan datang. (Baca: PMN dalam APBN 2016 Diputuskan Ditunda)