Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Di Tengah Bencana Asap, Jokowi Harusnya Malu Berkunjung ke AS

Kompas.com - 23/10/2015, 16:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana kunjungannya ke Amerika Serikat pada akhir bulan Oktober 2015.

Pasalnya, masalah kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap belum selesai.

"Presiden harusnya fokus menyelesaikan masalah dalam negeri, terutama bencana kebakaran hutan yang kini telah menimbulkan korban jiwa, ancaman kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang amat parah bagi kehidupan," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Kunjungan Jokowi ke AS, meskipun untuk memenuhi undangan Presiden Barack Obama, selayaknya ditunda karena tidak ada hal mendesak untuk dibicarakan. (Baca: Demokrat: Pemerintah Kurang Tanggap dan Terlambat Tangani Kabut Asap)

Yusril meyakini, AS akan sangat mengerti penundaan itu mengingat mereka sangat serius memperhatikan lingkungan.

Dana miliaran dollar AS, kata dia, dikeluarkan AS untuk peningkatan oksigen bumi dalam beberapa tahun terakhir. (Baca: Ini Penjelasan BMKG Soal Kabut Tebal di Bandung)

"Dalam situasi (bencana asap) seperti ini, Jokowi harusnya malu berkunjung ke AS," ucapnya.

Kemenlu dan Sekneg, kata dia, seharusnya paham dan wajib mengingatkan Presiden bahwa ada sesuatu yang secara halus ditunjukkan oleh protokol kepresidenan AS dalam menerima Presiden Jokowi. (Baca: Presiden Tunjuk Menko Polhukam sebagai Koordinator Penanganan Asap)

"Tidak ada jamuan makan, tidak ada joint statement kedua Presiden. Ini menunjukkan secara halus bahwa kunjungan Jokowi tidaklah penting bagi AS sebagaimana layaknya Presiden AS menerima Presiden sebuah negara sahabat yang kedudukannya sangat penting," ujarnya.

Kunjungan Jokowi ke AS ketika sebagian rakyatnya menghadapi bencana asap, bahkan beberapa telah menjadi korban, menurut Yusril, adalah sikap tidak bijaksana dan tidak merakyat.

"Jokowi harusnya ingat amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jangan lupa amanat konstitusi ini," ujar mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini.

Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan, pemerintah kini mengalihkan fokus penanganan dari pemadaman kebakaran hutan menjadi operasi kemanusiaan.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan prediksi, api tidak akan bisa padam sampai tiga minggu ke depan. (Baca: Luhut: Api Tak Mungkin Bisa Dipadamkan Tiga Minggu ke Depan)

Jokowi akan berada di AS pada 25-28 Oktober. Salah satu agendanya, yakni pertemuan dengan Presiden Barack Obama, ialah untuk memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral.

Presiden RI juga akan berinteraksi dengan perwakilan dari dunia usaha AS dan menghadiri pertemuan dengan tiga badan kamar dagang di AS. (Baca: Dubes AS: Jokowi-Obama Akan Perluas Kerja Sama)

Ketiga kamar dagang yang dimaksud adalah US Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, dan US-ASEAN Business Council.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga akan memberikan pidato dalam jamuan makan malam di US-ASEAN Business Council.

Pada hari kedua kunjungan kenegaraannya, Selasa (27/10/2015), Presiden Jokowi akan memberikan pidato dalam pertemuan dengan badan "think tank" AS.

Kemudan, pada hari Rabu (28/10), Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan para petinggi dan perusahaan industri teknologi (IT) di Silicon Valley.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com