Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Anggap Wajar Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Setahun Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2015, 15:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hal wajar. Ia menilai, satu tahun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja pemerintahan.

"Saya rasa wajar saja ada publik yang tidak puas. Ketidakpuasan ini kan kadang-kadang apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan yang begitu besar," tutur Yuddy di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Yuddy mengambil contoh ketidakpuasan masyarakat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus tinggi. Menurut dia, saat ini negara masih dikuasai ekonomi global yang efeknya berdampak pada semua negara.

Selain itu, ia juga menilai kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi kompetisi perdagangan antarkawasan dan kebijakan fiskal negara adidaya.

"Lalu kita ingin memperkuat rupiah secara drastis, kan tidak mungkin," kata Yuddy.

Bandingkan dengan AS

Yuddy menambahkan, dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, hanya beberapa persen yang paham betul mengenai ekonomi. Sedangkan sisanya hanya memberikan penilaian berdasarkan apa yang nyata dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selain masa pemerintahan yang baru satu tahun, Yuddy juga menilai masyarakat mematok harapan terlalu tinggi tehadap pemerintah. Dengan demikian, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, maka akan dinilai gagal dan tidak memuaskan.

"Di Amerika Serikat saja, hampir semua presiden yang populer sekalipun, semuanya pada tahun pertama tingkat kepuasan publiknya drop," ujar Yuddy.

Ia menilai, angka tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sekitar 48 persen masih lebih baik dari Amerika Serikat yang tingkat kepuasan publiknya sempat drop di bawah angka 40 persen.

"Jadi, setahun ini menurut saya sesuatu yang lumrah kalau capaian pemerintah belum sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nanti kalau sudah jalan dua tahun bolehlah dimaki-maki," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com