Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR: Kita ke Luar Negeri Enggak Jalan-jalan, Semuanya Kerja

Kompas.com - 06/10/2015, 13:14 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menjamin setiap kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR akan berlangsung secara transparan dan bisa dimonitor oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu cara untuk menciptakan transparansi kunjungan kerja anggota DPR, kata dia, ialah dengan mengikutsertakan wartawan.

"Makanya, kepergian ke luar negeri sekarang wajib ikutkan media biar masyarakat tahu apa yang dikerjakan anggota Dewan di sana," ujar Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Agus menuturkan, media massa diharapkan mampu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Politisi Partai Demokrat tersebut menampik kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota Dewan untuk sekadar jalan-jalan.

"Karena kita kan juga memberikan keterangan, informasi kepada rakyat Indonesia. Kalau kita pergi itu kita enggak jalan-jalan loh, semuanya kita bekerja, semuanya kan diliput media. Mereka yang melaporkan kepada masyarakat," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR juga bertujuan untuk menjalankan peran diplomasi parlemen. Hal itu tercantum dalam UU MD3 dan telah diratifikasi dalam statuta Inter-Parliamentary Union (IPU).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga pernah mengatakan bahwa setiap kunjungan kerja ke luar negeri merupakan hal yang wajar dan bentuk fungsi politik bagi setiap pejabat maupun suatu negara dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. (Baca: Pimpinan DPR Bantah Kunjungan ke Arab Saudi Dianggap Gratifikasi)

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri merupakan upaya DPR dalam memberikan dukungan kepada pemerintah sebagai second track diplomacy.

Menurut Fadli, fungsi diplomatik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga parlemen. (Baca: Bagi Fadli Zon, Pertemuan dengan Donald Trump Bentuk Diplomasi Ekonomi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com