Netralitas PNS dalam Pilkada Terbentur Balas Jasa ataupun Dendam Kepala Daerah

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengatakan, netralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pilkada seringkali terbentur oleh beragam kepentingan.

Menurut Irham, selama ini banyak calon kepala daerah yang memanfaatkan pegawai negeri sipil untuk menyukseskan keikutsertaan mereka di pilkada. Setelah kepala daerah tersebut menang, maka mereka akan membalas jasa para PNS pendukungnya dengan memberikan promosi atau mutasi ke posisi yang lebih baik. Sebaliknya, para PNS yang tidak mendukung pemenangan kepala daerah itu akan mendapatkan sanksi.

"Setiap selesai pilkada, banyak kepala daerah yang balas jasa dan balas dendam," kata Irham dalam Rapat Koordinasi Stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).

Hadir dalam rapat ini berbagai stakeholder mulai dari TNI, Kepolisian, DPRD, dan Pemda Kalsel, panitia pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum Kalsel, hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Irham mengatakan, pemanfaatan aparatur sipil negara oleh calon kepala daerah ditengarai akan kembali terjadi dalam pilkada serentak mulai tahun ini. Menurut dia, fenomena seperti ini dapat terjadi karena banyak calon gubernur, bupati, dan wali kota yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan PNS di daerahnya.

"Bagaimana mau netral kalau melihat ini adik saya, ini sepupu saya. Jadi yang tadinya tidak boleh memihak, tetap saja PNS ini tidak netral dalam beberapa hal dan di beberapa lokasi," ucapnya.

Ia mengatakan, Pasal 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN tidak berpihak oleh pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun. KASN akan melakukan upaya maksimal agar netralitas PNS tetap terjaga.

Irham yakin bahwa KASN dapat bekerja maksimal meski baru diresmikan pada 30 September 2014. Fokus utama KASN akan dikerucutkan pada pejabat Eselon III dan IV di setiap daerah. Sebab, biasanya pejabat setingkat itulah yang dikerahkan oleh calon kepala daerah untuk membantu pemenangan mereka.

"Agar tak ada lagi balas jasa dan balas dendam, kita coba kawal pilkada ini," kata Irham kepada seluruh stakeholders yang hadir.