Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

Kompas.com - 04/10/2015, 11:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Didi, langkah pemerintah kurang terlihat dalam penanganan masalah ini. Didi menuturkan, ribuan warga di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat menghirup asap kebakaran hutan.

Ia ingin pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang menjadi korban itu. "Asap sudah memakan korban, di mana pemerintah? Saya meyakini banyak lagi korban-korban yang tidak terpantau," kata Didi melalui pesan singkat, Minggu (4/10/2015).

Didi juga menyesalkan dampak kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ia berharap pemerintah menyadari itu dan menyiapkan langkah terobosan untuk memperbaiki lingkungan di lokasi kebakaran.

"Perlahan tetapi pasti alam dan hutan kian terancam. Pemerintah punya tanggung jawab besar akan nasib bangsa, alam dan lingkungan ke depan," ujarnya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mengupayakan penanganan kebakaran hutan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.

Sutopo menyatakan ini untuk menepis tudingan Pemerintah tidak memperhatikan masalah di daerah.

Sutopo menjelaskan, untuk penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan, BNPB menyediakan dana Rp 385 miliar. Anggaran itu akan ditambah jika diperlukan dan berasal dari dana siap pakai BNPB.

Untuk pemadaman api di hutan Sumatera dan Kalimantan, BNPB mengerahkan 17 helikopter water bombing. Helikopter tersebut disebar di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Selain helikopter itu, BNPB bersama BPPT juga mengerahkan 4 pesawat Cassa 212 di Riau sejak 6 Juni 2015. Pesawat itu telah menaburkan 125 ton garam ke awan untuk menciptakan hujan buatan.

Pesawat Cassa 212-200 juga ditempatkan di Sumatera Selatan sejak 12 Juli 2015 dan telah menaburkan 37 ton garam untuk menciptakan hujan buatan. Di Kalimantan Barat, pesawat Cassa 212 juga menaburkan 22 ton garam untuk hujan buatan.

Dana operasional yang dikeluarkan BNPB untuk aktivasi posko dan personel di 6 provinsi mencapai Rp 21 miliar. Terdapat 2.909 personel gabungan, termasuk dari TNI/Polri, yang diterjunkan memadamkan api melalui darat.

"Jadi, kalau dibilang pemerintah pusat kurang perhatian, semua biaya bantuan itu dari pusat," pungkas Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com