Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Belagu Tolak Bantuan Negara Lain Atasi Asap

Kompas.com - 29/09/2015, 10:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah tidak menolak tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap.

Menurut dia, bantuan dari negara tetangga akan sangat berguna karena mereka memiliki peralatan canggih hingga anggaran yang lebih besar.

"Harusnya kita enggak tabu, kita enggak usah belagu deh gitu ya untuk bisa mengatasi sendiri, terutama dalam pembiayaan dan kesiapan alat. Mereka bisa menyewa pesawat-pesawat yang untuk mendinginkan tanah, untuk menembak dari udara. Enggak usah malu-malu kita terbatas untuk itu," kata Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Saat ini, Supit menilai Indonesia mempunyai anggaran minim untuk menanggulangi bencana asap. Terlebih lagi di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, anggaran yang ada sudah tersedot untuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. (baca: Terkena Dampak Kabut Asap, Menhan Malaysia Jatuh Sakit)

"Kita enggak usah malu-malu mengakui anggaran kita belum cukup untuk mengatasi persoalan, apalagi bencana," kata Ketua Badan Anggaran DPR ini. . (Baca: BMKG: Masih Ada 285 Titik Panas di Sumatera)

Supit menambahkan, bencana asap yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia memang sudah berdampak kepada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sebagian asap tertiup angin dan menyebar ke dua negara tersebut.

"Kalau Singapura, Malaysia, mereka mestinya ikut berpartisipasi dong, mereka kan punya alat-alat yang canggih juga. Mereka kalau ingin, ya sama-sama dong (memadamkan), namanya bencana, yang namanya bencana itu seluruh dunia mengharuskan untuk ikut berpartisipasi," ucap Supit. (Baca: Singapura Kecam Pejabat Indonesia soal Kabut Asap)

Pemerintah Indonesia sebelumnya bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut. (baca: Pemerintah Bergeming soal Bantuan Singapura untuk Padamkan Kebakaran Hutan)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015). (baca: Istana: Singapura Harus Memahami Kesulitan Kita Memadamkan Api)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com