Mendagri Ingatkan Daerah Percepat Penyerapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran mengingat sudah memasuki akhir tahun 2015.

"Kepada seluruh pejabat dan staf Kemendagri yang bertugas di daerah tolong ingatkan masalah penyerapan anggaran, baik di provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk penyerapan dana desanya," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (28/9/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengingatkan, penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga kuartal kedua tahun 2015 masih jauh dari 50 persen, yakni hanya 25,92 persen. (Baca: Luhut Optimistis Penyerapan Anggaran Capai 93 Persen pada Akhir Tahun)

Oleh karena itu, melalui monitoring berkala terhadap para pejabat daerah, Mendagri optimistis, penyerapan anggaran di kuartal ketiga dan keempat diharapkan dapat mencapai angka di atas 80 persen.

"Dari hasil monitoring, itu semua meyakinkan bahwa penyerapannya bisa di atas 80 persen, baik di provinsi, kabupaten, maupun kota," ujarnya.

Terkait dana desa, Mendagri juga mengingatkan jajarannya bahwa sekarang ini penyerapannya belum mencapai 40 persen sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan agar penyerapan anggaran desa dapat segera bergerak dan pertumbuhannya bisa berjalan. (Baca: Pemerintah Pertimbangkan Beri Sanksi Daerah dengan Penyerapan Anggaran Lemah)

"Tolong juga dimonitor untuk penyerapan dana desa karena tahun depan anggarannya meningkat menjadi Rp 40,8 triliun yang langsung disalurkan ke desa," kata Tjahjo.

Mendagri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah mengenai pelaksanaan dana desa yang masih lamban di daerah. Dalam surat tersebut disampaikan peringatan agar penyaluran dana desa dari bupati atau wali kota kepada kepala desa agar tidak dilakukan secara bertahap.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana penggunaan dana desa secara sederhana agar mudah dimengerti oleh aparat desa.

Selain itu, dia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan monitor kepada desa dalam melaksanakan program pembangunannya.

"Dana desa yang sudah turun, secepatnya direalisasikan bergerak sesuai petunjuk dari Kementerian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Pada prinsipnya, kami memerlukan penyerapan anggaran yang cepat dan pelaksanaan program yang sesuai," katanya.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen.

Lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, dan Riau 25,5 persen.