Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah

Kompas.com - 24/08/2015, 16:09 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2015).

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, Riau 25,5 persen.

Donny menjelaskan, ada sejumlah hal yang membuat penyerapan anggaran rendah. Salah satu yang paling mencolok adalah ketakutan para aparatur pemerintahan di daerah diseret ke wilayah pidana saat melaksanakan suatu kebijakan.

"Kenapa Riau rendah? Karena tiga gubernur bermasalah semua dengan hukum. Secara psikologis bisa dipastikan mereka khawatir melakukan kebijakan," ujar pria yang akrab disapa Donny itu usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (22/8/2015).


Selain Riau, kekhawatiran yang sama juga muncul di Banten. Ratut Atut Chosiyah yang sebelumnya memimpin Banten tersandung kasus korupsi bantuan sosial hingga membuatnya menjadi narapidana. Posisi Atut kemudian digantikan oleh Rano Karno.

"Banten sekarang lihat tuh hanya 30,2 persen (peringkat tujuh terendah) sudah hari begini? Kenapa? Pasti takut kejadian seperti kemarin yang kena Atut," ucap dia.

Donny menambahkan, realisasi belanja APBD hingga Juli 2015 mencapai 36,74 persen. Daerah yang tercatat paling tinggi belanja anggarannya adalah Kalimantan Tengah dengan 56 persen.

Presiden Joko Widodo meminta agar alokasi belanja di setiap anggaran APBN, APBD, dan BUMN bisa dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau belanja baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," imbuh Jokowi.



EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X