Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kami Sengaja Tidak Buat Pakta Integritas bagi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 20/09/2015, 16:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak mewajibkan para calon kepala daerah yang diusungnya untuk menandatangani pakta integritas. Pakta integritas digantikan dengan pendidikan terhadap calon kepala daerah agar calon kepala daerah memiliki orientasi yang melayani rakyat.

"Kami tidak menyiapkan, sengaja tidak membuat pakta integritas tetapi yang kami berikan adalah edukasi semaksimal mungkin," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Enggartiasto juga menyampaikan bahwa Nasdem tidak mengenal istilah mahar politik. Semua pasangan calon yang diusung Nasdem, kata dia, tidak dibebankan biaya sedikitpun. Bahkan, menurut Enggartiasto, DPP Nasdem yang menanggung biaya akomodasi para calon kepala daerah selama mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta yang dijadwalkan pada Senin (21/9/2015) hingga Selasa (22/9/2015).

"Mereka hanya menanggung tiket pesawat saja, kandidat datang ke Jakarta, hotelnya kita siapkan, makannya kita siapkan," ujar dia.

Dengan pelayanan sedemikian rupaya kepada calon kepala daerah, Nasdem berharap calon kepala daerah tersebut nantinya bisa melayani rakyat dengan baik jika terpilih. Mereka diharapkan tidak menjadi raja-raja kecil yang mengeruk keuntungan dari posisinya sebagai kepala daerah jika memenangkan pilkada kelak.

"Kita tuntut adalah paling tidak bewgitu. Saatnya bakal calon itu pimpin daerah, menjalankan fungsinya minimal sama dengan yang kami lakukan, melayani, bukan menjadi raja raja kecil," ucap Enggartiasto.

Di samping itu, Enggartiasto menyampaikan bahwa Nasdem menggunakan hasil survei dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung. Selain hasil survei, Nasdem mempertimbangkan kompetensi dan moralitas, termasuk rekam jejak sang calon terkait kasus hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com