Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Targetkan Maksimal Sebulan Padamkan Kebakaran Hutan Sumatera-Kalimantan

Kompas.com - 16/09/2015, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei telah menetapkan batas waktu pemadaman api kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Api ditargetkan padam paling lama 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

Willem menjelaskan, batas maksimal pemadaman api ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan menghitung kemampuan yang dimiliki.

Kebakaran hutan di Riau ditargetkan berhasil dipadamkan paling lambat 14 hari sejak 10 September 2015. Pemadaman kebakaran hutan di Sumatera Selatan ditargetkan selesai 30 hari sejak 11 September 2015. Sedangkan pemadaman kebakaran api di hutan Jambi ditargetkan selasai 30 hari sejak 14 September 2015.

"Begitu juga Kalimantan. Perintah Presiden sudah jelas, padamkan api dan hilangkan asap segera," kata Willem, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Willem menuturkan, jumlah hotspot di Sumatera dan Kalimantan saat ini terus berkurang. Penyebabnya adalah upaya pemadaman api yang dilakukan terus menerus dan turunnya hujan di sejumlah titik.

Meski demikian, indeks standar pencemaran udara (ISPU) di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih di atas 150. Itu berarti, udara di sekitar terjadinya kebakaran hutan masih tidak sehat. "Kami manfaatkan situasi untuk intensifkan pemadam kebakaran via udara dan darat melalui water bombing dan modifikasi cuaca, sosialiasi dan perkuat tindakan penegakan hukum," ujarnya.

Willem melanjutkan, Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum pada pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan dengan tegas. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan masalah kebakaran hutan tidak terus berulang di kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com