Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Konflik Kepentingan, Ketua Penyelidik Kasus Pimpinan DPR-Trump Diganti

Kompas.com - 16/09/2015, 14:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengganti ketua tim penyelidik kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang menghadiri konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Semula, tim ini dipimpin oleh Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, yang merupakan anggota Fraksi Gerindra. Namun, anggota MKD dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, tak setuju dan menganggap penunjukan Dasco sebagai ketua diambil sepihak.

Dalam rapat pleno Rabu (16/9/2015) siang ini, MKD sepakat menunjuk Ketua MKD Surahman Hidayat sebagai ketua tim penyelidik. Surahman merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Karena perlu diputuskan ramai-ramai, supaya berjemaah, akhirnya ketua saja yang ditunjuk," kata Surahman seusai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Adapun Dasco ditunjuk sebagai wakil ketua dalam tim penyelidikan. Ia didampingi dua wakil ketua lainnya, yakni Junimart Girsang (PDI-P) dan Hardi Soesilo (Golkar).

"Nanti akan dibantu juga dengan anggota lainnya, tenaga ahli, dan sekretariat," ucap Surahman.

Dasco sendiri tak keberatan dicopot dari ketua tim penyelidik. "Kita ambil manfaat daripada mudaratnya, lebih baik tidak ada gejolak friksi, supaya tidak ada konflik kepentingan," ucap Dasco.

Tim penyelidik ini akan mengumpulkan keterangan dari bukti maupun saksi yang dihadirkan. Sejauh ini, MKD sudah mengumpulkan bukti berupa video dan artikel berita kehadiran Setya dan rombongan dalam kampanye Trump hingga data perjalanan dinas delegasi DPR ke AS. MKD juga akan memanggil sejumlah saksi, mulai dari Sekjen DPR, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR, bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang diduga memfasilitasi pertemuan, hingga Setya dan rombongan DPR yang hadir dalam kampanye Trump. Setelah semuanya selesai, tim penyelidik akan menentukan apakah tahap penyelidikan ini akan berlanjut ke persidangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com