Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Usulan Pembubaran IPDN, Menteri Yuddy Anggap Ahok Sedang Jengkel

Kompas.com - 11/09/2015, 14:36 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, usulan pembubaran Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pendapat pribadi Ahok.

"(Usulan pembubaran) IPDN kan itu pernyataan Pak Ahok. Mungkin pada saat ditanya dia lagi kesal atau ada sesuatu hal atau sedang jengkel, yang salah seorang alumni IPDN. Itu merupakan pendapat pribadi Pak Gubernur DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu dia sedang jengkel," kata Yuddy Chrisnandi di Bandung, Jumat (11/9/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, usulan pembubaran IPDN tersebut seharusnya tidak menjadi sikap permusuhan antara Ahok dengan alumni dan civitas akademik lembaga penghasil pamong praja tersebut. (baca: Pimpinan Komisi II: Butuh Rp 1 Triliun untuk Perbaikan IPDN)

"Itu jangan dilihat sebagai sebuah sikap permusuhan atau desakan pembubaran IPDN," kata dia.

Pihaknya tidak menanggapi serius pernyataan Ahok tersebut karena pemerintah tidak akan membubarkan IPDN. (baca: Ketua Alumni IPDN: Tidak Semua Pekerjaan Pemerintahan Bisa Diswastakan)

"Tetapi pemerintah tidak menanggapi pernyataan Pak Ahok itu karena kita menganggap penyataan beliau itu pernyataan yang tidak serius atau mungkin sedang bercanda," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar alumni IPDN agar tidak bereaksi berlebihan menyikapi pernyataan Ahok tentang pembubaran institusi tersebut. Ia mengatakan, jika sampai saat ini tidak dilakukan perekrutan calon mahasiswa IPDN, hal tersebut bukan berarti pemerintah akan membubarkannya. (baca: Buntut Usulan Ahok soal Pembubaran IPDN)

"Ini dilakukan karena sedang melakukan evaluasi kebutuhan aparatur di daerah. Selama ini rekrutemennya berdasarkan anggaran bukan kebutuhan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com