Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Hasanuddin: Pimpinan DPR Sudah Diingatkan untuk Tidak Hadiri Kampanye Donald Trump

Kompas.com - 10/09/2015, 21:07 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan bahwa Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, keduanya tetap melanjutkan pertemuan dengan Trump.

"Pihak Kedutaan (Indonesia) di AS telah menyarankan jangan. Itu bahaya, tidak layak, dan tidak pantas didatangi sehingga sebagian dari mereka tidak mau pergi," ujar Hasanuddin saat ditemui di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Hasanuddin mengatakan, informasi tersebut ia peroleh dari salah satu Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI saat melakukan rapat di DPR. Menurut Hasanuddin, jika dilihat melalui prinsip politik luar negeri, pertemuan dengan salah satu bakal calon presiden di negara lain berpotensi mengganggu hubungan diplomatik negara ke depannya.

Misalnya, jika kandidat tersebut kalah dalam pemilihan, kandidat lain yang memenangi pemilu akan melihat bahwa Indonesia kurang memberi dukungan.

"Wawasan soal politik luar negeri yang bebas aktif harus dipahami. Itu menentukan sikap kita dalam membuat keputusan," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke AS, delegasi DPR yang dipimpin Setya Novanto bertemu dengan bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, di New York. Rombongan DPR itu hadir dalam acara kampanye yang diadakan di Trump Plaza. Saat itu, Trump secara khusus memperkenalkan Novanto sebagai Ketua DPR, orang kuat, dan sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut terkait kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar Donald Trump.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com