PPP Juga Dukung Pembentukan Pansus Pelindo II

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PPP mendukung wacana pembentukan pansus untuk mengusut kasus yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Fraksi PPP menilai, keberadaan pansus itu diperlukan untuk mengungkap kebenaran yang terjadi di balik kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane itu.

"Sepanjang tujuannya untuk mengungkap sebuah kebenaran, maka PPP tidak berkeberatan dengan rencana pembentukan pansus tersebut," kata anggota Fraksi PPP Arsul Sani dalam pesan singkatnya, Jumat (4/9/2015).

Anggota Komisi III itu mengatakan, tidak ada yang boleh ditutupi dalam proses pengusutan kasus di PT Pelindo II. Selain itu, wacana pembentukan pansus merupakan hal yang wajar sebagai salah satu bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah dalam menelurkan kebijakan atau suatu peristiwa yang dianggap menarik perhatian masyarakat.

"Adanya pansus diharapkan proses hukum dalam kasus Pelindo tersebut menjadi proporsional, tidak ada yang ditutupi. Sebaliknya, juga tidak perlu menyeret orang-orang yang secara hukum tidak pas untuk diproses," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menegaskan, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II harus dilanjutkan. Sekali pun, Komjen Budi Waseso telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

"Komisi III akan buat pansus Pelindo, agar kasus yang ditangani Buwas bisa jalan terus," kata Trimedya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9/2015).

Ia mengatakan, mutasi seorang perwira merupakan hal yang wajar terjadi di instansi kepolisian. Namun, dalam kasus Buwas, ia melihat, ada muatan politis di dalamnya.

"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri. Karena Buwas ini korban dari penanganan kasus Pelindo," ujarnya.