Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Tak Terpengaruh Komentar Kabareskrim soal "Stabilo Merah" Polri

Kompas.com - 26/08/2015, 20:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji tidak akan terpengaruh oleh pihak mana pun dalam memilih nama calon pimpinan KPK. Integritas menjadi taruhannya.

Juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana, mengatakan bahwa pansel bekerja dengan tolok ukur yang jelas. Penilaian kepada semua calon diberikan dengan penilaian obyektif.

"Pansel itu memutuskan dengan kriteria yang jelas, tidak akan terpengaruh, tidak terganggu," kata Betti di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Betti juga mengomentari pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang akan memberi reaksi jika pansel memilih calon bermasalah. Betti menilai pernyataan Budi masih wajar. Menurut Betti, pernyataan Budi adalah masukan positif agar pansel bekerja profesional. Masukan serupa juga didapat pansel dari saluran lainnya.

"Kami lihat itu sebagai harapan, betapa pentingnya KPK," kata Betti.

Selasa kemarin, Budi Waseso mengatakan bahwa Polri akan membeberkan rekam jejak semua calon pimpinan KPK. Penelusuran itu dilakukan Polri atas permintaan pansel. (Baca Budi Waseso Ingatkan Pansel soal Capim KPK yang "Distabilo Merah" oleh Polri)

"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarakat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran," ujar Budi.

Ia menekankan bahwa Polri tak mau hasil penelusuran yang mereka lakukan hanya dianggap formalitas. Budi ingin penelusuran Bareskrim menjadi rujukan bagi Pansel KPK dalam memilih calon pimpinan.

Pansel KPK baru saja menyelesaikan mewawancarai 19 calon pimpinan KPK. Penilaian akan disandingkan dengan hasil tes kesehatan pada 28 Agustus. Jumlah calon akan dikerucutkan menjadi delapan orang, lalu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com