Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Orangtua Korban Penculikan Minta Nomor Ponsel Menkumham Yasonna Laoly

Kompas.com - 20/08/2015, 17:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Utomo Rohardjo mengacungkan jari di ujung pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Pak Menteri, bolehkah kasih ke saya nomor handphone Bapak?" tanya Utomo sembari tersenyum.

Pria yang jauh-jauh berangkat dari kampung halamannya di Malang, Jawa Timur, sejak 16 Agustus 2015 lalu itu sedikit ragu. Apakah sang menteri akan memberikan nomor ponselnya? Rupanya, sedetik kemudian, Yasonna melempar senyum.

"Ya boleh dong, Pak," ujar Yasonna sembari menyuruh ajudannya untuk menulis nomor ponselnya di secarik kertas.

Utomo memperkuat argumennya mengapa ia membutuhkan jaringan pribadi ke orang nomor satu di Kemenkumham itu. "Karena rumah saya jauh Pak, di Malang, saya tidak mungkin sering datang ke Jakarta. Jadi, saya minta perkembangannya saja," ujar Utomo.

Yasonna pun mengangguk. Utomo datang ke ruang kerja sang menteri di kantornya, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015), tidak sendirian. Ia datang bersama orangtua korban penculikan aktivis tahun 1997 dan 1998 silam. Mereka juga didampingi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Involuntary Disappearances (AFAD).

Yakin diakomodasi

Kedatangan Utomo dan para aktivis adalah dalam rangka menagih peran emerintah untuk menyelesaikan perkara penghilangan paksa anak-anaknya, 18 tahun silam. Ditemui seusai pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Utomo dan para aktivis mengaku belum mendapat kepastian terkait penyelesaian perkara yang masuk kategori pelanggaran berat HAM itu.

"Akan tetapi, pemerintahan sekarang ini kayaknya memenuhi keinginan kami. Paling tidak, ada harapanlah untuk ke arah situ," ujar Utomo.

Keinginan Utomo, pemerintah membentuk tim untuk memastikan keberadaan anggota keluargannya yang telah dinyatakan hilang. Entah dari mana, Utomo merasa keyakinan itu datang dengan sendirinya dan terasa olehnya.

"Ya kalau hanya basa basi, kita bisa bacalah ya. Kali ini sepertinya tidak. Tadi kami betul-betul bicara dari hati ke hati dengan Pak Menteri, sangat personal," ujar Utomo.

Utomo ingat betul pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia dan rekan seperjuangan menemui Menkumham dan pejabat terkait demi penyelesaian kasus yang sama. Saat itu, Utomo merasa bahwa pertemuan itu hanyalah "pemanis".

"Kalau dulu-dulu sangat normatif. Kami sering diterima menjelang shalat Jumat. Itu trik supaya cepat selesai. Baru ngobrol sebentar, sudah azan, biasanya begitu," lanjut Utomo.

Sesuai kesepakatan bersama, pertemuan dengan Yasonna kali ini bukan yang terakhir, melainkan yang pertama. Mereka berencana bertemu lagi untuk menindaklanjuti keinginan keluarga korban kasus penghilangan paksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com