Fahri Hamzah Minta Jokowi Kontrol Rizal Ramli

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengontrol Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang berulang kali tak satu suara dengan pemerintah. Menurut dia, Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bertanggungjawab untuk membuat kabinetnya tidak gaduh.

"Saya yakin Pak Jokowi bisa mengkoordinir pemerintahannya. Presiden bertanggung jawab untuk mendamaikan ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Jika ada perbedaan dan perdebatan dalam pemerintahan, Fahri menyarankan agar hal itu tak nampak di khalayak umum. Jika perbedaan dipertontonkan di depan publik seperti yang terjadi saat ini, Fahri khawatir pemerintah terlihat tidak Solid.

"Pasar tidak boleh membaca bahwa pemerintahannya tidak konsolidatif," ujar Fahri. (baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, cara kerja lembaga eksekutif berbeda dengan lembaga legislatif. Di DPR atau DPRD, kata dia, para anggota bisa bebas berdebat secara terbuka dengan keyakinannya masing-masing. Namun di pemerintah, perbedaan harus dibahas secara tertutup di rapat internal.

"Jadi tolong pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampakkan perbedaan di depan umum, berdebat sampai gebrak meja itu hanya boleh di DPR," ucapnya.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut. (baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik. (baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik. (baca: Wapres JK: Rizal Ramli Sudah Ditegur Presiden)

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK.

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal. (baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. (baca: Proyek Listrik Dikritik, JK Minta Rizal Ramli Pelajari Dulu Sebelum Komentar)

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.