Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tutup 21 Situs "Online" Penyaji Konten Film Nasional secara Ilegal

Kompas.com - 18/08/2015, 21:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs online atau streaming yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs online tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri perfilman dalam negeri. Selain itu, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan industri perfilman sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kreatif di Indonesia.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong lebih cepatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Karena bagaimanapun yang namanya hak cipta dari film itu menjadi fokus dari ekonomi kreatif Indonesia," ujar Rudiantara dalam jumpa pers di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna H Laoly mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengaduan secara online melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu http://efiling-hki.dgip.go.id/pengaduan/.

"Kalau ada yang mengadu, silakan saja ya, ini kan negara hukum. Kalau orang melanggar hak cipta karena ada yang mengadu tentunya bahwa situs tersebut melanggar hak cipta mereka. Ini kan sangat tidak baik untuk dunia industri musik, film, serta para inovator-inovator dalam ekonomi kreatif," ujar Yasonna.

Sikap pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) pada tanggal 15 Agustus 2015. Aprofi mengapresiasi langkah pemerintah untuk menutup situs-situs tersebut dan merupakan dukungan nyata dalam mendorong industri film Indonesia.

"Aprofi sangat mengapresiasi tindakan pemerintah atas penutupan situs konten internet pelanggar hak cipta dan kekayaan intelektual (Haki) yang sangat merugikan industri perfilman nasional. Kekayaan intelektual adalah dasar untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada umumnya dan film pada khususnya," ujar Sheila Timothy, selaku Ketua Umum Aprofi, dalam pesan singkat yang diterima wartawan pada petang ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprofi, Fauzan Zidni, mengatakan, terdapat 25 film nasional yang masuk dalam kategori Box Office Indonesia yang dibajak oleh situs-situs online ilegal penyaji konten film. Beberapa di antaranya adalah Laskar Pelangi, Modus Anomali, The Raid, dan The Raid 2: Berandal.

"Sekarang pasar DVD juga hampir sudah enggak ada karena semuanya sudah dibajak. Kemudian, karena banyaknya bajakan online, tidak ada situs streaming resmi yang mau melakukan investasi kepada kita. Jadi, tidak ada additional income buat kita," ujar Fauzan.

Fauzan juga menilai, situs-situs online tersebut merugikan masyarakat Indonesia karena banyaknya iklan yang sarat unsur pornografi dan perjudian.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2005, No 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Berikut adalah 21 situs online yang ditutup oleh Kemenkominfo dan Kemenkumham:

1. http://ganool.com
2. http://nontonmovie.com
3. http://bioskops.com
4. http://kickass.to
5. http://thepiratebay.se
6. http://downloadfilmbaru.com
7. http://ganool.co.id
8. http://21filmcinema.com
9. http://gudangfilm.faa.im
10. http://movie76.com
11. http://isohunt.to
12. http://cinemaindo.net link to http://bioskop25.net
13. http://ganool.in
14. http://unduhfilm21.net
15. http://bioskopkita.com
16. http://downloadfilem.com
17. http://comotin.net
18. http://movie2k.ti
19. http://unduhmovie.com
20. http://21sinema.com
21. http://ganool.ca

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com