Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Tanya soal UU Pilkada, Kapolres Diam hingga Celingak-celinguk

Kompas.com - 11/08/2015, 15:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengetahuan Kepala Kepolisian Resor se-Indonesia tentang Undang-Undang Pilkada diuji oleh Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Saat pengarahan kepada para kepala satuan wilayah di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2015), Badrodin membahas UU Pilkada sebagai pegangan Polri dalam menyelesaikan persoalan pilkada serentak 2015.

"Sudah ada yang baca dan paham UU Pilkada?" tanya Badrodin.

Karena tak ada yang menjawabnya, Badrodin kemudian menunjuk salah seorang peserta pengarahan, yakni Kepala Polres Manggarai Barat AKBP Jules Abraham Abas. Jules pun berdiri mengambil posisi.

"Siap, Pak," ujar dia. (Baca: Kapolri "Sentil" Polisi yang Suka Main "Game" Waktu Bertugas)

"Saya tanya, kalau ada yang mengumumkan hasil quick count pada hari yang sama (dengan hari penghitungan suara) itu masuk pidana atau bukan?" tanya Kapolri.

Ditanya demikian, Jules tidak menjawab. Dia diam saja sembari tampak berpikir.

Badrodin pun bertanya lagi. "Saya tanya lagi, kalau money politic, bisa dipidana atau enggak? Siapa yang bisa (jawab) coba angkat tangan deh," ujar Badrodin mencoba melemparkan pertanyaan kepada peserta lainnya.

Jules kemudian tampak celingak-celinguk ke peserta pengarahan lainnya. Dia berdiskusi dengan rekan-rekan di sebelahnya.

Hal yang sama juga dilakukan Kapolres lain. Satu sama lain saling bertanya dan berdiskusi sehingga suasana auditorium terdengar berisik.

Belum sempat mendapatkan jawaban dari para Kapolres tersebut, Badrodin melanjutkan pengarahannya.

"Bagaimana kita menegakkan hukum kalau tidak tahu deliknya?" kritik Kapolri.

Suasana auditorium kembali tenang. Badrodin lalu menyindir para peserta pengarahan itu.

"Jangan modal jadi komandan saja. Kegagalan, keberhasilan, ini bagian dari penilaian kinerja Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah)," kata Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com