Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati

Kompas.com - 03/08/2015, 17:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah partainya meminta "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar kepada Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea agar diusung sebagai calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.

Dia curiga yang meminta "mahar" kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra.

"Kalau ada yang meminta 'mahar' seperti itu, perlu dibuktikan apakah dia utusan parpol atau bukan," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2015).

Seharusnya, kata dia, Asmadi mencoba melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada DPP Gerindra mengenai permintaan "mahar" itu. Dasco memastikan, tak pernah ada permintaan "mahar" dari DPP.

"Nah, ini Pak Asmadi tidak pernah konfirmasi ke DPP, termasuk ke saya juga tidak pernah ada komunikasi," ucap dia.

Ketika disinggung pernyataan Jisman yang mengaku dimintai uang oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Dasco langsung membantahnya.

"Tidak mungkin Pak Hashim minta uang. Kalau enggak ada buktinya, itu bisa pencemaran nama baik," ucapnya.

Dasco mengatakan, selama ini, Hashim justru banyak membantu calon kepala daerah yang dianggap potensial. Hashim banyak memberikan bantuan berupa kaus, baliho, dan sebagainya.

"Jadi, enggak ada itu, apalagi kalau Pak Hashim yang minta," ucapnya.

Jisman sebelumnya mengaku adanya permintaan "mahar" dari Gerindra. Selain dari Gerindra, Jisman bersama Asmadi juga dimintai "mahar" oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Baca: Pasangan Bakal Calon Ini Mengaku Dimintai PKPI Rp 1,6 Miliar dan Gerindra Rp 2,5 Miliar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com