Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim dan Upaya Membangun Kedaulatan Udara lewat Buku

Kompas.com - 29/07/2015, 16:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim meluncurkan buku berjudul "Tanah Air dan Udaraku Indonesia". Dalam bukunya, Chappy menjelaskan pentingnya membangun kedaulatan wilayah udara Indonesia, sebagai salah satu persiapan menghadapi ancaman global.

"Banyak defisni tentang kedaulatan. Namun, pengertian sederhananya adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, atau dalam hal ini wilayah udara Indonesia," ujar Chappy, saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Gramedia, Matraman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Chappy menjelaskan bahwa penguasaan wilayah udara merupakan salah satu metode pertahanan yang pengaruhnya sangat besar dalam memastikan keamanan negara. Beberapa pengalaman negara-negara dalam masa perang dunia memberikan contoh betapa kedaulatan wilayah udara menjadi penting untuk dikuasai.

TRIBUN NEWS / IRWAN RISMAWAN Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim (ketiga kanan) berfoto bersama Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri), Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri), Mekopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kanan), Menkumham Yasonna Laoly (kanan), dan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono saat peluncuran buku 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia' karya Chappy Hakim, di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Bahkan, menurut Chappy, saat ini ancaman terhadap keamanan negara semakin sulit untuk dideteksi. Misalnya, serangan teroris terhadap menara kembar di Amerika Serikat, yang dilakukan dengan menggunakan pesawat komersil.

"Saat ini masih banyak penerbangan tanpa izin melintas di wilayah udara Indonesia. Peristiwa Bawean pada 2003, pesawat Amerika bisa masuk tanpa izin di wilayah NKRI. Belum lagi di wilayah Selat Malaka yang sangat rawan bagi keamanan negara," kata Chappy.

Menurut Chappy, wilayah Indonesia yang sangat strategis berpotensi terjadi serangan secara tiba-tiba. Namun, saat ini ancaman tersebut belum diikuti pengelolaan wilayah udara yang dilakukan secara maksimal.

TRIBUN NEWS / IRWAN RISMAWAN Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim (kiri) secara simbolis memberikan buku kepada Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri disaksikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono (belakang) saat peluncuran buku 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia' karya Chappy Hakim, di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Melalui bukunya tersebut, Chappy berupaya membagikan pandangannya seputar isu-isu pertahanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia berharap, buku tersebut dapat membangkitkan kembali kesadaran pemerintah, pakar hukum udara, pemerhati serta pelaku transportasi udara, khususnya dalam menyusun strategi pertahanan nasional yang komprehensif dan efektif secara bersama-sama.

"Kekuatan maritim tidak akan pernah dapat tercapai tanpa diiringi dengan penyelenggaraan air superiority dan air supremacy," kata Chappy.

Dalam peluncuran tersebut, hadir beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhie Purdijatno, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Selain itu hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com