Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Zaman Dulu Anak Dipukul Biasa Saja, Sekarang Pasti Masuk Koran

Kompas.com - 23/07/2015, 15:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tingkat kekerasan terhadap anak akan semakin berkurang. Sebab, saat ini sudah ada undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis.

"Sebenarnya ukuran kekerasan itu berubah sesuai waktu. Zaman dulu lebih banyak kekerasan, apalagi zaman saya. Jadi zaman dulu kalau anak dipukul, biasa saja. Sekarang ini menjadi tak biasa, menjadi hukuman, jadi sebenarnya ada pelanggaran undang-undang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran undang-undang. Zaman dahulu, kekerasan terhadap anak juga belum menjadi sorotan. Berbeda dengan zaman dahulu, kasus kekerasan anak sekarang ini ramai diberitakan media. Kalla pun yakin pemberitaan media terhadap kasus kekerasan anak tersebut pada akhirnya menekan terjadinya kekerasan anak.

"Zaman dahulu anak dipukul, kita dipukul sama bapak, kita tidak ada beritakan. Kalau sekarang, diberitakan. Dulu banyak bapak pakai rotan. Kalau sekarang pakai rotan, masuk koran sudah. Sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu," tutur dia.

Hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tren pengaduan kasus terkait anak terus meningkat. Dari sembilan pengelompokan pengaduan, KPAI paling banyak menerima laporan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis, menyampaikan bahwa meningkatnya pengaduan terkait anak ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan anak.

"Negara perlu hadir total untuk lebih memperhatikan perlindungan anak. Penegakan hukum harus tegas untuk mlndungi anak. Keberpihakan negara itu salah satunya diwujudkan pada penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com