Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Nyatakan Dua Pilot Indonesia Tidak Terlibat ISIS

Kompas.com - 09/07/2015, 21:08 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa dua pilot Indonesia tidak terlibat gerakan Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Menurut Badrodin, keduanya hanya menyampaikan pernyataan yang mendukung ISIS pada akun Facebook masing-masing.

"Dari hasil penyelidikan oleh Polri, memang belum terkait dengan jaringan, mungkin juga hanya mendukung dalam akunnya juga hanya mendukung ISIS," kata Badrodin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (9/7/2015).

Oleh karena itu, Polri hanya menjadikan hasil penyelidikannya tersebut sebagai catatan kemudian menyebarkannya kepada beberapa negara lain. Kendati demikian, Polri terus melakukan pendalaman terkait informasi mengenai dua pilot yang diduga terlibat ISIS itu. Sejauh ini, Polri tidak bisa mengenakan sanksi kepada dua pilot tersebut karena aksi mereka dinilai belum masuk ranah pidana.

"Mereka belum masuk ranah pidana, justru mereka satu dari Lion Air dan AirAsia, tetapi sudah dipindahkan," ujar dia.

Pihak berwenang Australia yakin bahwa ada dua pilot Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman keamanan setelah diradikalisasi kelompok ISIS. Sebuah dokumen intelijen yang bocor dan diperoleh sebuah situs web investigasi membeberkan hal itu. Namun, para pejabat Australia, Kamis (9/7/2015), menolak untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut.

"Operational Intelligence Report" Polisi Federal Australia, yang dipublikasikan secara online oleh situs web investigasi The Intercept, mengatakan, kedua pilot itu "kemungkinan karyawan" maskapai penerbangan AirAsia dan Premiair dan telah menjadi perhatian polisi negara itu lewat halaman Facebook kedua orang tersebut. Laporan itu menyebutkan, posting-an kedua orang itu "disimpulkan sebagai dukungan bagi (kelompok) Negara Islam (atau ISIS)". (Baca: Dua Pilot Indonesia Diduga Teradikalisasi ISIS)

"Setelah meninjau isi kedua akun itu, dinilai bahwa orang-orang itu kemungkinan telah dipengaruhi oleh unsur-unsur radikal, setidaknya dari dunia maya, dan sebagai hasilnya, (mereka) dapat menimbulkan ancaman keamanan," kata laporan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com