Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Ditutup, Total Pendaftar Calon Pimpinan KPK 580 Orang

Kompas.com - 03/07/2015, 20:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditutup, Jumat (3/7/2015) siang. Selama masa pendaftaran tiga minggu, Panitia Seleksi Capim KPK telah menerima sekitar 580 orang pendaftar.

"Jujur sampai sekarang saya masih belum bisa memberikan info yang clear, 538 itu plus masuk hari ini ada sekitar 40 ini. Jadi total 570-580-an," ujar Ketua Pansel KPK Destry Damayanti, di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat petang.

Dari total jumlah itu, sekitar 50 orang di antaranya adalah perempuan. Latar belakang profesi para pendaftar cukup beragam, termasuk perwakilan dari internal KPK, jaksa, polisi, hingga hakim.

Destry, yang juga Kepala Mandiri Institute itu, mengaku terkejut dengan antusiasme para pendaftar yang mengajukan diri sebagai capim KPK. Menurut dia, antusiasme ini bentuk kepedulian warga terhadap KPK.

Namun, tidak semua pendaftar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai calon pimpinan KPK. Ia mencontohkan, ada guru SD yang berintegritas namun dianggap masih kurang pengalaman untuk menjadi Pimpinan KPK.

Selain itu, masih banyak juga para pendaftar yang tidak melengkapi berkas dokumen pendaftaran.

Dalam memilih delapan orang calon Pimpinan KPK, kata Destry, dibutuhkan sosok yang berlatar belakang penuntut dan penyidik. Pansel KPK akan menitikberatkan pada kualitas yang dimiliki seseorang.

Pansel juga akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menelusuri jejak rekam. Setelah pendaftaran ditutup, Pansel akan membuat daftar calon yang lolos seleksi administrasi. Masyarakat bisa memberikan masukan soal latar belakang para calon Pimpinan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com