Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Sore Ini, 523 Orang Mendaftar Jadi Capim KPK

Kompas.com - 01/07/2015, 23:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dua hari menjelang ditutupnya pendaftaran, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 523 orang pendaftar. Namun, tidak sampai setengah dari pendaftar itu sudah melengkapi dokumen persyaratan.

"Sampai sore ini yang mendaftar jadi capim KPK adalah 523 orang, 43 di antaranya perempuan. Yang dokumennya lengkap ada 247, hampir lengkap 62 orang," kata Juru Bicara Pansel KPK Betti S Alisjahbana dalam pesan singkat, Rabu (1/7/2015).

Betti memaparkan profesi terbanyak yang mendaftar calon pimpinan KPK adalah pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 84 orang. Lainnya yaitu dosen (76 orang), advokat (79 orang), pegawai swasta (62 orang), pensiunan (46 orang), wiraswasta (31 orang), wartawan (4 orang).

Sementara mereka yang berlatar belakang penegak hukum juga turut mendaftar untuk menjadi pimpinan KPK 2015-2020 yakni Polri 20 orang di mana 7 orang di antaranya purnawirawan, TNI 4 orang (2 purnawirawan), Jaksa 3 orang, Hakim 3 orang, KPK 3 orang.

Pansel akan menutup pendaftaran pada 3 Juli pukul 12.00. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli melalui press conference dan di situs www.setneg.go.id.

Tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi dibuka selama satu bulan dari tanggal 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Pansel akan menyediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com