Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Klaim Fraksi Golkar Solid Dukung Dana Aspirasi

Kompas.com - 23/06/2015, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Fraksi Partai Golkar di DPR solid mendukung dana aspirasi. Dia meyakini sikap loyalis Agung Laksono di DPR yang menolak dana aspirasi tidak akan mengganggu sikap resmi Partai Golkar.

"Siapa yang bilang terbelah? Di DPR tidak ada kubu munas jadi-jadian," kata Bambang kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Bambang menegaskan, sampai saat ini, Fraksi Partai Golkar yang sah dipimpin oleh Ade Komarudin, yang mendapat mandat langsung dari DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie. Semua anggota, kata dia, harus tunduk pada keputusan fraksi untuk mendukung dana aspirasi ini.

"Kami Fraksi PG di DPR solid. Kita tidak mengenal munas abal-abal," ucapnya.

Bambang pun meyakini, loyalis Agung yang selama ini lantang berkomentar di media mengenai dana aspirasi tak akan banyak berkomentar di rapat paripurna nanti.

"Enggak ada itu (penolakan dari kubu Agung). Sudah balik badan semua," ucapnya.

Kubu Agung Laksono sebelumnya mengaku akan menyampaikan penolakannya terhadap dana aspirasi dalam rapat paripurna siang ini. Golkar kubu Agung akan mencoba meyakinkan fraksi-fraksi lainnya agar ikut menolak dana aspirasi ini.

"Ya akan kita sampaikan sikap kita (menolak dana aspirasi)," kata anggota Fraksi Golkar kubu Agung, Agun Gunanjar Sudarsa. (Baca: Golkar Kubu Agung Akan Tolak Dana Aspirasi dalam Rapat Paripurna)

Sejauh ini, sudah ada tiga fraksi yang mendukung dana aspirasi, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura. Adapun tujuh fraksi lain dalam rapat baleg Senin siang ini menyatakan dukungannya terhadap dana aspirasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com