Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Posisi Wakil Panglima dari Angkatan Udara

Kompas.com - 23/06/2015, 13:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, posisi wakil panglima TNI kemungkinan akan diisi oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara. Penunjukan pejabat yang akan menduduki posisi baru itu akan dilakukan setelah peraturan presiden tentang struktur dan organisasi TNI rampung dilakukan.

"Bisa dari angkatan udara," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Moeldoko mengaku, keputusan penunjukan wakil panglima menjadi kewenangan penuh Panglima TNI. Nama itu hanya akan dikonsultasikan kepada Presiden. Namun, posisi wakil panglima harus terlebih dulu diatur dalam peraturan presiden tentang struktur dan organisasi TNI.

Saat ini, Moeldoko mengaku sudah menyiapkan nama untuk posisi tersebut, tetapi belum akan mengungkapnya. (baca: Perpres untuk Posisi Wakil Panglima TNI Keluar Akhir Juli)

"Belum saatnya sekarang," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Lebih lanjut, Moeldoko memaparkan fungsi wakil panglima nantinya akan lebih "menggigit" dari posisi Kasum TNI yang tak memiliki fungsi komando. Apabila Panglima TNI tak ada, lanjut dia, wakil panglima bisa mengambil alih dengan wewenang komando yang sama. (baca: Wakil Panglima TNI Akan Punya Fungsi Komando)

Kewenangan yang besar itu ditampik Moeldoko justru akan menimbulkan perpecahan di internal TNI.

"Oh nggak, TNI memiliki struktur yang sangat kuat dan tegas," imbuh dia.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan di Solo pada awal Juni lalu, juga mengisyaratkan posisi wakil panglima akan diisi oleh Angkatan Udara. Hal ini menjawab kritik banyak pihak soal pilihan Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.

Menurut dia, dengan adanya reorganisasi TNI, nantinya akan ada keseimbangan posisi di antara matra TNI yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com