Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Materi Gugatan Praperadilan Mantan Gubernur Papua terhadap KPK

Kompas.com - 22/06/2015, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan ‎Korupsi di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Setidaknya terdapat tiga materi gugatan yang diajukan mantan Gubernur Papua kesembilan tersebut terhadap KPK.

"Pertama dua objek ‎sprindik, ketiga perpanjangan penahanan," ujar kuasa hukum Barnabas, Yuherman di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dua sprindik tersebut menurut Yuherman terkait dengan penetapan tersangka kliennya dalam dua kasus yang berbeda. Barnabas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Detail Enginering Design PLTA Sentani dan Paniai yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Tidak hanya itu Barnabas juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Detail Engineering Design PLTA Sungai Memberano yang diduga merugikan negara Rp 36 miliar.

"Penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat, lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup," kata Yuherman.

Sedangkan yang ketiga, menurut Yuherman, adalah perpanjangan penahanan kliennya oleh KPK yang tidak sesuai prosedur. Barnabas berkali kali penahanannya diperpanjang dengan alasan yang tidak masuk akal. Hingga 26 Juni besok Barnabas telah ditahan KPK selama 120 hari.

"‎Beliau sudah ditahan oleh KPK, ketika sudah habis masa penahannya,diperpanjang lagi. Dasar perpanjangan kan kalau beliau diperiksa dengan alsaan sakit, dan diatas sembilan tahun, untuk Suebu tidak pas, karena beliau sudah ditahan sekian lama," kata dia.

‎Sebelumnya, Sidang perdana praperadilan Barnabas ditunda lantaran pihak KPK tidak hadir. Praperadilan akan dilanjutkan dalam waktu yang belum ditentukan lantaran adanya pergantian hakim.

Barnabas adalah tersangka tindak pidana korupsi Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air (DED PLTA) Danau Sentani dan Danau Paniai tahun 2008 Provinsi Papua. (Taufik Ismail)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com