Tak Lagi "Voting", NU Akan Pilih Rais Am dengan Musyawarah Mufakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui muktamar tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini, pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat, sementara sebelumnya melalui voting.

"Dari 1984 hingga 2010 itu voting semua, tapi sekarang kami kembalikan kepada periode yang lama," kata Ketua Panitia Muktamar NU Imam Aziz di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/6/2015).

Hari ini, pengurus NU menemui Kalla untuk mengundangnya hadir dalam Muktamar NU yang digelar di Jombang, Jawa Timur pada 1 hingga 5 Agustus. Kalla adalah salah satu Dewan Pertimbangan NU.

"Dan Beliau (Kalla) sangat menyambut positif adanya perubahan cara pemilihan dalam NU ini, karena NU ini adalah organ ulama sehingga sistem pemilihan yang diberlakukan juga mencerminkan bagaimana ulama itu ditinggikan harkat dan martabatnya," sambung Imam.

Ia juga menyampaikan bahwa pemilihan Rais Am PBNU mendatang diubah menjadi musyawarah mufakat dengan harapan menempatkan ulama pada tempat yang lebih baik. Dengan demikian, ulama tidak seperti kandidat parpol yang dipilih melalui voting.

"Tujuannya baik, menempatkan ulama pada tempatnya, jadi jangan menempatkan ulama seperti kandidat parpol," ucap dia.

Imam juga berharap muktamar kali ini bisa menjadi muktamar yang berkualitas. Diharapkan muktamar tahun ini tidak hanya membahas calon Rais Am, tetapi lebih fokus kepada penataan organisasi ke depannya. (baca: NU: KPK Harus Diperkuat)

"Juga nanti untuk ke depannya akan fokus tiga hal untuk program, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," sambung Imam.

Terkait pertemuannya dengan Kalla, Imam menyampaikan bahwa Wapres berharap NU bisa menguatkan kepengurusannya hingga tingkat ranting. Dengan demikian, NU nantinya diharapkan tidak lagi seperti menganut model waralaba, tetapi bisa mengontrol programnya dari pusat hingga ke akar rumput.

"Kalau Beliau (JK) istilahkan sosial enterprise, itu sangat penting untuk pengurus NU yang akan datang sehingga NU menurut Beliau tidak lagi mencerminkan model franchise (waralaba), tetapi ini suatu organ yang efektif bisa mengontrol program-program sampai ke grass root (akar rumput)" ucap dia.

Imam juga menyampaikan bahwa dalam muktamar nantinya, NU akan membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai upaya pemberantasan korupsi.