Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Inisiator Pemberi Suap RAPBD-P Musi Banyuasin

Kompas.com - 20/06/2015, 18:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami inisiator pemberian suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Diduga, ada keterlibatan pihak selain empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Tentang inisiator sedang didalami," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah anggota DPRD Bambang Karyanto (PDI-Perjuangan) dan Adam Munandar (Partai Gerakan Indonesia Raya). Dua lainnya adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Musi Banyuasin Faisyar.

"Posisi perkara sampai saat ini yang sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup itu empat tersangka tadi. Tapi akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan ke pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat," ujar Johan. (baca: KPK Tahan Dua Anggota DPRD dan Pejabat Daerah Muba)

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Jumat (19/6/2015) malam. Empat orang itu ditangkap di kediaman Bambang di Jalan San Jaya, Kota Madya Palembang, Sumsel.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang dalam tas merah yang nilainya sekitar Rp 2,56 miliar. (baca: Tangkap Tangan di Muba, KPK Sita Rp 2,56 Miliar)

Menurut Johan, uang ini akan diberikan Syamsudin Fei dan Faisyar kepada Anggota DPRD Musi Banyuasin. Diduga, pemberian uang berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 Musi Banyuasin.

KPK menduga pemberian uang ini bukan yang pertama dilakukan. (baca: KPK: Suap Musi Banyuasin Terkait Pembahasan RABPD Perubahan 2015)

"Ini kita duga pemberian kedua. Sebelumnya kita dapat info sekitar Januari ada pemberian juga nilainya miliaran rupiah," ucap Johan.

Mengenai asal mula uang yang diberikan, Johan mengatakan bahwa KPK masih menelusurinya. Belum disimpulkan apakah uang ini berasal dari kas Pemkab Musi Banyuasin atau dari pihak swasta.

Sementara itu, empat tersangka bungkam saat ditanya siapa inisiator di balik pemberian uang ini. (baca: Masuk Gedung KPK, Empat Tersangka Menutupi Wajah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com