Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Perguruan Tinggi Islam Bertaraf Internasional

Kompas.com - 17/06/2015, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah segera membangun perguruan tinggi Islam bertaraf internasional. Perguruan tinggi ini nantinya dikhususkan bagi program pasca-sarjana.

"Jadi hanya akan mengeluarkan atau menghasilkan lulusan S2 atau S3 saja karena yang S1 biarlah menjadi konsentrasi perguruan tinggi Islam negeri yang ada sekarang ini, STAIN, IAIN, UIN, dan sebagainya. Lalu juga ide ini harus melibatkan banyak kalangan sehingga diperlukan persiapan yang matang," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Hal itu disampaikan Lukman seusai mengikuti rapat dengan Kalla membahas rencana pendirian perguruan tinggi islam bertaraf internasional.

Menurut Lukman, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sedianya menjadi rujukan bagi negara lain mempelajari Islam, khususnya mengenai penerapan Islam yang moderat atau jalan tengah. Indonesia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan Islam di tengah-tengah demokratisasi dan kemajemukan.

"Sudah waktunya sebenarnya dan sudah dinilai terlambat Indonesia semestinya juga memiliki sebuah perguruan tinggi berskala internasional yang mampu untuk menjadi salah satu model atau rujukan bagi dunia untuk mempelajari Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam kehidupan keseharian," tutur Lukman.

Mengenai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan perguruan tinggi Islam ini, Lukman mengaku belum tahu. Kendati demikian, Pemerintah akan mengupayakan agar dianggarkan dalam APBN nantinya.

Di samping itu, Pemerintah berharap ada pihak swasta yang membantu biaya pembangunan perguruan tinggi Islam ini.

"Ini lah yang ada pikiran tadi Pak Wapres untuk kemudian bagaimana ini perlu adanya keppres tersendiri terkait hal ini sehingga kemudian ada alokasi anggaran dari APBN. Selain itu, tentu yang lebih besar adalah dukungan dari luar karena banyak pihak-pihak dari luar yang memiliki kepedulian cukup tinggi akan terwujudnya gagasan ini," kata Lukman.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan perangkat lunak pembangunan perguruan tinggi tersebut. Kemenag telah membentuk tim yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat terkait rencana pembangunan.

Lukman juga menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan dalam rapat hari ini. Wapres meminta agar dibuat konsep yang matang dari sisi akademik mengenai disiplin ilmu yang akan dikembangkan nantinya.

Hal lain yang menurut Wapres perlu diperhatikan adalah masalah legalitas institusi dan kondisi fisik perguruan tinggi tersebut nantinya.

"Ada beberapa alternatif terkait fisik ini, apakah akan diperlukan lahan yang sangat luas karena untuk menunjukkan kebesaran perguruan tinggi ini atau tidak perlu terlalu besar tetapi betul-betul efisien, fungsional, bisa menunjukan keilmuan yang dikembangkan," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com