Kepala BIN Dikhawatirkan Hanya Jadi Alat Penguasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf mengkhawatirkan Badan Intelijen Negara (BIN) nantinya hanya akan tunduk pada rezim pemerintahan, jika dipimpin oleh Sutiyoso, yang saat ini merupakan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Sutiyoso dinilai terlibat aktif dalam pemenangan Presiden Joko Widodo saat masa kampanye pada pilpres 2014.

"Sutiyoso adalah salah satu tokoh pemenangan Jokowi dalam pilpres. Bahaya jika institusi keamanan intelijen dipimpin tokoh politik. BIN tidak boleh mengabdi pada rezim pemerintah, tetapi pada negara," ujar Al Araf, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Menurut dia, seorang Kepala BIN seharusnya terlepas dari kepentingan mana pun. Sehingga pada prinsipnya, Kepala BIN haruslah memiliki syarat akuntabel, tidak terlibat politik, tidak memiliki kepentingan bisnis, serta sepenuhnya mengabdi pada kepentingan negara.

Koordinator Riset Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pemilihan Kepala BIN seharusnya tidak sekadar mengganti orang, atau sosok. Menurut dia, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin dapat menentukan baik dan buruk kiprah BIN di masa depan.

Selain itu, ada kebutuhan lain untuk terus mendesak reformasi intelijen yang sampai saat ini  masih menjadi sorotan. Kepala BIN mempunyai pekerjaan untuk menyelesaikan dugaan pelibatan BIN dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

"Dalam memilih Kepala BIN harus memenuhi berbagai aspek, bukan hanya kapasitas, tapi komitmen HAM, antikorupsi, dan mendorong proses reformasi intelijen negara," kata Gufron.

Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Sutiyoso kepada pimpinan DPR untuk menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman sebagai Kepala BIN. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, surat penunjukan Sutiyoso rencananya akan dibacakan pada rapat paripurna, sebelum dirapatkan di Badan Musyawarah DPR. Setelah itu, Sutiyoso akan menjalani fit and proper test oleh Komisi I DPR.