Setara: Jokowi Tunjuk Sutiyoso karena Dianggap Tidak Berbahaya

"Pemilihan Sutiyoso juga menunjukkan kebingungan Jokowi untuk menentukan siapa orang yang tepat dan yang paling penting loyal dan tidak berbahaya baginya," kata Bonar Tigor Naipospos dihubungi di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Bonar mengatakan intelijen ibarat telinga dan mata bagi pemerintahan. Karena itu, pemilihan Sutiyoso sebagai Kepala BIN menimbulkan pertanyaan, apakah tidak ada figur lain yang lebih muda dan memiliki kapasitas.

Menurut Bonar, Sutiyoso memang memiliki latarbelakang militer dan mungkin ada pengalaman intelijen. Namun, dia berpendapat Presiden Jokowi akan membuat tradisi baru bila memilih figur sipil yang memiliki pengetahuan tentang keamanan dan pertahanan sebagai Kepala BIN.

Terkait posisi Sutiyoso yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Bonar mengatakan yang bersangkutan seharusnya mundur dari jabatan di partai politik.

"Pemilihan Sutiyoso juga menjadi tradisi baru, pertama kalinya seorang ketua umum partai yang tidak memiliki satu kursi pun di DPR diangkat menjadi pejabat pemerintahan," tuturnya.

Isu pelanggaran HAM

Terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan kepada Sutiyoso, Bonar mengatakan Sutiyoso bila menjadi Kepala BIN harus membuktikan dengan bekerja sama dengan Komisi Nasional HAM bahwa dirinya tidak terlibat dalam pelanggaran hak sipil dan politik.

"Dia juga harus terbuka pada kasus lainnya seperti saat menjelang pergantian kekuasaan Soeharto, mengingat posisinya pada waktu itu sebagai Pangdam Jaya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan telah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Marciano Norman.

"Presiden menunjuk Pak Sutiyoso menggantikan Pak Marciano," kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu.

Setya menjelaskan pada Selasa (9/6) malam sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi di Solo terkait pergantian Panglima TNI dan Kepala BIN.

Menurut Setya, kedua surat mengenai pergantian Panglima TNI dan Kepala BIN sudah diterima pada Selasa malam dan akan segera ditindaklanjuti.

"Akan segera ditindaklanjuti ke paripurna lalu diteruskan ke Badan Musyawarah DPR," ujarnya.

Menurut dia, akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN yang telah ditunjuk Presiden.

"Mudah-mudahan berjalan baik karena merupakan hak prerogatif Presiden," tukasnya.