Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya

Kompas.com - 10/06/2015, 12:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SOLO, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengakui dirinya sudah memilih Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan sudah mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi pun membeberkan alasannya memilih Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

"Saya juga telah mengajukan pencalonan Sutiyoso sebagai Kabin ini. Saya juga sudah melalui banyak pertimbangan dan memperhatikan, baik rekam jejak maupun kompetensi dari Pak Sutiyoso," ujar Jokowi dalam jumpa pers di kediamannya di Solo, Rabu (10/6/2015).

Jokowi mengaku memperhatikan latar belakang Sutiyoso yang lebih banyak ada di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso lantaran dia sudah melalui berbagai pertimbangan sebelum memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya berharap DPR memberikan pertimbangan terhadap keputusan tersebut," ujarnya.

Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Saat ini, Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum PKPI, salah satu parpol pendukung Jokowi-JK. Nama Sutiyoso diajukan Jokowi ke DPR pada Selasa (9/6/2015) malam.

Sutiyoso sebelumnya mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen. (Baca: Sutiyoso Mengaku Siap Jadi Kepala BIN)

"Di Kopassus itu ada satuan intelijen dan saya lama di satuan itu. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Presiden," ucapnya. (Baca: Sutiyoso: Nama Calon Kepala BIN Sempat Simpang Siur)

Sutiyoso berharap DPR menyetujui pencalonannya sebagai kepala BIN. Selanjutnya, ia berjanji mundur dari posisi Ketua Umum PKPI setelah resmi dilantik sebagai kepala BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com