Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan 1 Juta Rumah bagi PNS dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kompas.com - 09/06/2015, 14:03 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sedang menargetkan pembangunan 1 juta rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian untuk merealisasikan target tersebut.

"Mungkin bulan puasa ini kami akan mengadakan rapat secara marathon. Kemungkinan pekan depan akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden," ujar Tjahjo, saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

Tjahjo mengatakan, program 1 juta rumah tersebut akan diarahkan langsung ke beberapa daerah, dengan begitu kepala daerah dapat memberikan gambaran dan masukan ke tingkat pusat mengenai lokasi tanah yang akan dibangun. Dengan demikian, Pemda juga ikut mempercepat realisasi target pembangunan.

Menurut Tjahjo, pada tahap awal, rumah-rumah tersebut akan diutamakan bagi PNS dengan tingkat golongan yang rendah. Pada tahun ini, ditargetkan rumah murah akan disediakan bagi 130 ribu PNS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahap berikutnya, berbagai profesi yang berpenghasilan rendah seperti buruh di sektor swasta, dan nelayan, juga akan diberikan fasilitas rumah murah. Tjahjo mengatakan, pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, menurut Tjahjo, pemerintah juga akan memberikan segala kemudahan yang terkait dengan rumah. Misalnya, biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dipangkas sebesar 95 persen.

"Selain itu, biaya pajak bumi dan bangunan, penyediaan air bersih dan listrik juga akan mendapat keringanan dari pemerintah," kata Tjahjo.

Realisasi percepatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Real Estate Indonesia (REI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com