Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pertimbangkan Penetapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Besar Nasional

Kompas.com - 01/06/2015, 23:52 WIB
BLITAR, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo mengaku masih mempertimbangkan permintaan resmi dari Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, serta keluarga almarhum Presiden Soekarno yang meminta kebijakan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

"Perlu tahapan perlu proses dan nanti akan diproses," kata Presiden Jokowi ketika dikonfirmasi terkait dengan permintaan itu, setelah mengikuti acara pemberian kartu di Lapangan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015).

Jokowi enggan mengatakan lebih jauh ketika didesak kapan pastinya kebijakan itu selesai dibahas. Menurut dia, kebijakan itu memerlukan pembicaraan dan proses lebih lanjut.

Keluarga almarhum Bung Karno (sebutan akrab Presiden Soekarno) berharap pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu dikemukakan oleh Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri. (Baca: Keluarga Soekarno Ingin 1 Juni Jadi Hari Besar Nasional)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, yang juga meminta dengan tegas agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada hari itu, menurut Samanhudi, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Samanhudi mengatakan, Pemkot Blitar setiap tahun selalu mengadakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila, yang puncaknya diselenggarakan pada 1 Juni. Berbagai macam acara digelar, seperti kirab pusaka, seminar kebangsaan, sampai gerebek Pancasila yang dilakukan di alun-alun Kota Blitar.

"1 Juni adalah momentum bersejarah bagi Indonesia. Untuk menghargai jasa besar pahlawan, kami mengajukan aspirasi, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila," kata dia.

Samanhudi juga mengatakan, Juni identik dengan bulan Bung Karno. Di Blitar, adalah daerah tempat Bung Karno pernah tinggal, bahkan dimakamkan, tepatnya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, ia tidak ingin jika hal itu dinilai, Pancasila dan Bung Karno hanya milik Blitar.

"Pancasila dan Bung Karno bukan hanya milik Kota Blitar, tapi seluruh bangsa Indonesia," ucapnya.

Kota Blitar ditunjuk sebagai tempat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni secara nasional. Puncak kegiatan itu adalah upacara yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga hadir.

Terdapat juga sejumlah pejabat penting dari MPR serta DPD. Ada juga sejumlah menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah menteri lainnya. Mereka mengikuti kegiatan peringatan hari lahir Pancasila tersebut.

Sementara itu, dalam acara tersebut MPR juga berkesempatan mengadakan meluncurkan gerakan "Ini Baru Indonesia" yang ditandai dengan pembacaan manifesto gerakan, penulisan pesan juga harapan Presiden dan Ketua MPR dan seluruh pejabat yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com