Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan ANRI Jadikan Putra Megawati sebagai Duta Arsip

Kompas.com - 27/05/2015, 08:28 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Prananda Prabowo, putra Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, ditunjuk sebagai Duta Arsip oleh Arsip Nasional RI. Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan mengatakan, penunjukan Prananda karena yang bersangkutan dinilai memiliki ketertarikan terhadap dunia kearsipan, terutama yang berhubungan dengan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Duta Arsip membutuhkan figur-figur yang tidak hanya dikenal publik, tetapi juga harus punya kepedulian terhadap masalah arsip itu sendiri," ujar Mustari, kepada Kompas.com, Selasa (26/5/2015).

Mustari mengatakan, pemilihan Prananda sebagai salah satu Duta Arsip karena ia masih menyimpan dokumen-dokumen dan arsip sejarah yang pernah dimiliki Bung Karno. Ia juga dinilai mengetahui keberadaan beberapa arsip sejarah yang belum diketahui publik.

Menurut Mustari, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berencana mengakuisisi sebagian arsip milik Bung Karno yang masih disimpan oleh Prananda. Saat ini, ANRI tengah melakukan persiapan untuk membentuk suatu dokumentasi arsip kepresidenan.

"Kami sedang bekerja untuk membentuk suatu arsip kepresidenan. Rencananya, kami akan mengumpulkan semua arsip-arsip penting milik Presiden pertama Soekarno, hingga Presiden Joko Widodo yang menjabat saat ini," kata Mustari.

Mustari mengatakan, rencananya arsip-arsip kepresidenan tersebut akan dikumpulkan, kemudian dipamerkan dalam bentuk diorama. Hal tersebut adalah salah satu bentuk komitmen ANRI dalam merawat dan menyajikan arsip nasional sebagai informasi bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com