PDI-P: Kasus Beras Plastik Tak Bisa Dianggap Remeh

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menangani kasus beredarnya beras sintetis. Berbagai upaya pemerintah, mulai dari penarikan beras plastik hingga menangkap para penyelundupnya, sudah menunjukkan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan.

"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah, pemerintah tidak boleh kalah," kata Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2015).

PDI-P berharap kasus beredarnya beras plastik ini menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.

"Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDI-P memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap 'pelaku kejahatan ekonomi' tersebut," kata Hasto.

Hasto menambahkan, pemerintah mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.

"PDI-P mengajak semua pihak untuk memperhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri," ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, beras plastik tidak mungkin menguntungkan dibandingkan beras asli karena harganya lebih mahal. (Baca: Mentan: Beras Plastik Tidak Mungkin Menguntungkan)

"Secara bisnis ini tidak memungkinkan, plastik Rp 12.000 per satu kilogram, sedangkan beras Rp 7.300 per satu kilogram," kata Amran.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli. (Baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan)