Srikandi Pansel KPK Diharapkan Pacu Semangat Perempuan Jadi Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, berharap kaum perempuan semakin percaya diri untuk ikut dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluang itu kian nyata setelah sembilan perempuan ditunjuk sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

"Mudah-mudahan karena melihat panselnya perempuan, banyak perempuan yang bisa memberanikan diri jadi calon pimpinan KPK," ujar Meutya dalam diskusi yang diadakan oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Sejak KPK berdiri pada 2002, belum ada perempuan yang menjadi pimpinan KPK. Menurut Meutya, dari 140 pendaftar seleksi capim KPK, hanya ada enam perempuan yang mendaftar sebagai calon.

"Tidak hanya yang pimpinan KPK tidak ada (perempuan), calon yang masuk seleksi ke DPR saja tidak ada yang perempuan," kata Meutya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie pun berharap posisi pimpinan KPK juga dapat diisi oleh perempuan. Menurut dia, perempuan pemimpin tidak kalah cakap dibandingkan laki-laki. Ia mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang profesional di bidangnya meskipun seorang perempuan.

"Contohnya Bu Susi. Ternyata dia tidak kalah garang. Jadi diberikan porsi untuk pemberantasan korupsi, saya kira akan ada hal yang berbeda," kata Grace.

Menurut Grace, saat ini KPK membutuhkan kehadiran figur perempuan sebagai pimpinan. Peran perempuan sebagai pimpinan KPK diharapkan dapat meredam konflik dengan kelembagaan lainnya.

"Kalau ada gesekan dengan lembaga lainnya, ada kelembutan perempuan di sana untuk selesaikan masalah," ujar dia.

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang dari berbagai disiplin ilmu yang masuk Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademisi, semua anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka akan bekerja mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.

Pansel ini terdiri atas Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), dan Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, ada Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).