Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung: Islah Golkar Itu Berdasarkan Keputusan Menkumham

Kompas.com - 22/05/2015, 20:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur islah yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi konflik Partai Golkar tampaknya sulit ditempuh. Dua kubu memiliki versi masing-masing akan islah yang perlu dilakukan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Jakarta, Samsul Hidayat mengungkapkan bahwa islah bisa dicapai selama berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Partai atau SK Menkumham.

"Bagi kami sudah jelas, islah itu adalah hasil keputusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham. Mengenai pilkada, semua kader kami minta tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok kecil untuk kepentingan sesaat," ujar Samsul dalam pernyataan tertulis yang diterima, Jumat (22/5/2015).

Samsul menyatakan optimismenya bahwa Partai Golkar versi Munas Jakarta lah yang nantinya berhak mengikuti pilkada serentak. Menurut dia, kubu Aburizal Bakri saat ini panik sehingga segala upaya dilakukan, termasuk mengajukan revisi UU Pilkada.

Kelompok pendukung Agung Laksono ini masih berpegangan bahwa SK Menkumham tetap berlaku sampai adanya keputusan hukum yang tetap. Saat ini, Menkumham mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK miliknya.

Sementara itu, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali menganggap islah harus kembali pada hasil Munas Riau 2009 atau Munas Bali. Kedua Munas itu menempatkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menilai, Munas Ancol tidak bisa dijadikan acuan karena sudah dibatalkan oleh PTUN.

"Jadi islah ada acuannya yaitu kepengurusannya harus satu. Maka acuannya adalah Munas Riau atau Munas Bali, Munas Ancol tidak mungkin karena sudah dibatalkan (oleh pengadilan)," ucap Idrus di kantor KPU, Jumat (22/5/2015).

Saat ini, masih ada dua partai politik yang masih didera konflik internal, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua kubu di dua partai itu saling mengklaim memiliki kepengurusan yang sah sementara waktu pendaftaran peserta pilkada sudah sebentar lagi, pada 26-28 Juli 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com