Bareskrim Batal Periksa Pendiri PT TPPI Honggo Wendratmo 

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri batal memerika pendiri PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Honggo Wendratmo. Pemeriksaan batal dilakukan karena adanya permintaan penundaan yang disampaikan kuasa hukum Honggo kepada Bareskrim Polri.

"Belum diperiksa hari ini. Kuasa hukum bilang setelah tanggal 29 saja," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (22/5/2015).

Selain Honggo, penyidik Bareskrim Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pegawai dari pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT TPPI. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan kehadiran tiga orang yang akan diperiksa.

Pada Senin (18/5/2015), Victor mengatakan bahwa penyidiknya telah menyasar beberapa rekening yang diduga kuat tempat mengendapkan uang hasil korupsi. Namun, penyidik tidak memiliki perangkat untuk menelaah aktivitas rekening tersebut sehingga mesti diserahkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga yang berwenang. Victor belum mau menyebut identitas pemilik rekening yang dikabarkan berjumlah empat.

Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Aksi itu melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Namun, penunjukan tersebut tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Tindakan itu diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.