Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Menteri yang Dinilai Tak Paham Revolusi Mental

Kompas.com - 13/05/2015, 21:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak menteri dinilai tidak memahami gagasan revolusi mental. Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi para menteri tersebut.

"Kita berharap evaluasi-evaluasi kan. Karena banyak menteri yang tidak memahami roh revolusi mental," kata tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut dia, roh revolusi mental yang utama adalah transparansi. Selanjutnya, bagaimana para menteri berkomitmen untuk mewujudkan program Nawacita yang diusung Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkampanye.

Benny menyebut bahwa sebagian menteri hingga kini masih sibuk pencitraan. Ia juga menilai bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle karena ada yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang kementerian yang dipimpinnya.

Mengenai bidang kementerian yang perlu dirombak, Benny menilai Presiden perlu mengevaluasi kembali tim ekonominya.

"Semua orang mengatakan tim ekonomi tidak mampu membawa harapan pada publik. Dalam survei, 48 persen orang kecewa dengan kinerja bidang ekonomi. Artinya, para menteri tidak mampu merespons perubahan yang begitu cepat di bidang ekonomi," tutur Benny.

Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa konsolidasi di bidang ekonomi kurang berjalan. Dalam situasi perekonomian yang sedang sulit, para menteri dituntut untuk cakap, memiliki pengalaman di bidang internasional, baik makro maupun mikro.

"Terakhir, ya tahu kebutuhan pokok rakyat. Tapi ini kan semua tidak jalan, harga mahal, tidak mampu melihat perubahan iklim sehingga terjadi gagal pangan. Akhirnya ketahanan pangan rapuh, termasuk kedaulatan energi, cari menteri yang punya level, yang bisa menerjemahkan revolusi mental," ujar Benny.

Tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengingatkan Presiden untuk tidak mengganti menteri hanya berdasarkan hasil survei masyarakat. Menurut dia, pergantian para menteri harus berdasarkan kinerja mereka selama enam bulan pemerintahan ini. Presiden diminta tidak semata-mata terpengaruh tekanan publik.

"Tapi memang ada beberapa menteri memang sudah saatnya diganti menurut saya, yang tidak tepat posisinya. Ada beberapa menteri yang menurut saya kurang," kata Gus Solah.

Kendati demikian, Gus Solah enggan menyebut nama menteri yang menurut dia perlu diganti. Ia hanya menyayangkan kinerja menteri bidang ekonomi dan bidang hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com