Yasonna: Bukan Mentang-mentang PDI-P, Langsung Keluar SK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerima hasil perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan kepengurusan baru PDI Perjuangan pasca-Kongres IV di Sanur, Bali. Ia memastikan bahwa Surat Keputusan Menteri atas pengesahan kepengurusan baru tersebut bisa diterbitkan dengan cepat.

"Bukan karena mentang-mentang PDI-P ya, terus langsung dikasih keputusan (SK Menteri). Tapi saya kira dengan ini akan cepat selesai," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Menurut Yasonna, berkas-berkas yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto dan Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sudah lengkap. Oleh karena itu, ia berani memastikan kepengurusan baru tersebut akan segera disahkan dengan cepat.

"Akta notaris ada, risalah kongres ada, semua dokumen sudah diserahkan lengkap. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita dapat keluarkan SK Menteri, segera. Tapi tidak mungkin minggu ini juga karena harus dicek lagi," kata Yasonna.

Hasil Kongres IV PDI-P di Bali pada 9-12 April 2015, kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Dalam struktur kepengurusan PDI-P itu, ada dua keturunan Megawati.

Megawati menunjuk Prananda Prabowo, putra keduanya dari suami pertama almarhum Letnan Satu Penerbang Sirindro Supjarso. Menurut Megawati, Prananda layak masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya, Megawati juga kembali memercayakan posisi Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P kepada putrinya, Puan Maharani. Namun, Megawati langsung menonaktifkan Puan karena masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.